Model Pembangunan Kesejahteraan Sosial

Jika merunut pada sejarah akan ditemukan tiga model yang terinstitusionalisasi dalam mengangkat kesejahteraan sosial, yaitu;

a.             Social Philantropy Action (Aksi Filantropi Sosial)

Adalah usaha dan upaya untuk mengangkat kesejahteraan sosial dengan mendukung pembagian milik pribadi dan layanan kepada orang-orang yang membutuhkan.[1]

Usaha ini biasa dilakukan oleh perorangan atau organisasi yang memiliki kekuatan finansial. Disampaikan selanjutnya, dengan pendekatan ini sedikitnya ada dua titik kelemahan, antara lain;

·                Umumnya penerima filantropi sosial adalah penerima pasif bantuan dan layanan.

·                Filantropi sosial lebih bergantung pada maksud baik penyandang dana entah itu pemerintah, individu ataupun organisasi.

b.             Social Work/ Proffesional Intervention (Pekerja Sosial/ Intervensi Profesional)

Merupakan sebuah model yang terorganisir untuk mengangkat kesejahteraan sosial dengan menggunakan tenaga-tenaga professional bermutu untuk menghadapi masalah-masalah sosial.[2]

Awal munculnya model ini ditandai dengan lahirnya Pekerjaan Sosial pada Negara-negara industri selama pertengahan akhir abad ke-19. Karakter yang berbeda pada model ini adalah adanya tenaga-tenaga professional terdidik atau terlatih dalam menanggani masalah-masalah sosial dari ruang lingkup individu hingga komunitas.

Pada model ini diterangkan bahwa;

·                Bantuan atau layanan dapat diterima setelah ada investigasi kepada calon penerima bantuan atau layanan.

·                Bantuan yang diberikan biasanya pada kurun waktu yang telah ditentukan.

·                Penerima bantuan diarahkan untuk menemukan bagaimana cara mencari kerja dan hidup mandiri.

c.              Social Administration/ Redistribution of Welfare Services (Administrasi Sosial/ Pemerataan Pelayanan Kesejahteraan)

Adalah usaha untuk mengangkat kesejahteraan rakyat dengan membentuk program sosial pemerintah yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui berbagai macam pelayanan sosial. Dasar pola pendekatan ini adalah pemikiran bahwa pemerintah bertanggungjawab akan kesejahteraan warga negaranya, dimana mereka seharusnya menyediakan berbagai macam layanan untuk mengangkat kesejahteraan sosial.[3]

Pendekatan ini juga dikenal dengan social policy (kebijakan sosial) atau social service approach (pendekatan pelayanan sosial).

---

[1] James Midgley, Pembangunan Sosial;Persfektif Pembangunan dalam Kesejahteraan Sosial (terjemah Sirojudin Abbas, MSW dan Dorita Setiawan, MSW) , DEPAG, Jakarta; 2005. h. 24-26

[2] James Midgley, Pembangunan Sosial;Persfektif Pembangunan dalam Kesejahteraan Sosial (terjemah Sirojudin Abbas, MSW dan Dorita Setiawan, MSW) , DEPAG, Jakarta; 2005. h. 27-30

[3] James Midgley, Pembangunan Sosial;Persfektif Pembangunan dalam Kesejahteraan Sosial (terjemah Sirojudin Abbas, MSW dan Dorita Setiawan, MSW) , DEPAG, Jakarta; 2005. h. 30